[Puskesmas Jatimulya] 1
PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DI KABUPATEN BEKASI
Latar belakang
Perubahan pesat pada dunia teknologi akhir-akhir ini, tidak terkecuali
berdampak pula pada dunia kesehatan, salah satunya di bidang kesehatan masyarakat.
Penguasaan teknologi informasi oleh praktisi kesehatan masyarakat pun menjadi hal
yang penting karena menyangkut pengembangan manajemen pelayanan kesehatan
serta diseminasi informasi kesehatan, yang diharapkan akan mampu mendukung
pembuatan regulasi dan keputusan yang lebih baik serta berpihak pada masyarakat.
Sistem informasi kesehatan di Indonesia mengalami nasib antara ada dan
tiada. Berbicara tentang input, masalah penyediaan data secara struktural dari tingkat terendah, dalam hal ini Puskesmas, masih perlu dipertanyakan lagi
keakuratan dan kelengkapan catatan, serta teknik pengambilan informasinya. Akibatnya,ketidakberesan tersebut berdampak pada kualitas data yang masuk ke tingkat
keakuratan dan kelengkapan catatan, serta teknik pengambilan informasinya. Akibatnya,ketidakberesan tersebut berdampak pada kualitas data yang masuk ke tingkat
selanjutnya. Salah satu hal yang diduga menjadi penyebab dari masalah tersebut
adalah
kurangnya tenaga di Puskesmas, yang kemudian menyebabkan pelaksanaan
kurangnya tenaga di Puskesmas, yang kemudian menyebabkan pelaksanaan
tugas menjadi tumpang tindih. Hal lain yang juga sering dikeluhkan adalah minimnya
ketersediaan dana yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi di
Puskesmas. Permasalahan lain seputar input adalah seringkali terjadi duplikasi data
dari beberapa sumber berbeda yang membuat para pengguna informasi menjadi
kebingungan untuk menentukan informasi mana yang betul-betul dapat dipercaya.
Pada tingkat pemrosesan data, walaupun sebagian besar Puskesmas telah
memiliki perangkat komputer, tetapi ternyata pelaporan data ke Dinkes Kab/Kota
masih bersifat manual. Hal ini menyebabkan proses pengolahan data membutuhkan
waktu lebih lama. Fenomena ini ternyata bukan permasalahan lokal, tapi juga
merupakan “kesalahan” yang berjenjang karena pelaporan ke Dinkes Provinsi pun
sebagian besar juga masih manual. Akibatnya, Dinkes tidak memiliki database yang
menghimpun data dari subdin – subdinnya. Alhasil, analisis pada profil kesehatan pun
menjadi sangat lemah. Hal ini secara sadar atau tidak akan berdampak juga pada data
yang tersedia di Depkes
Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah masalah sumber daya yang ada
di setiap tingkat. Ketersediaan dana pengadaan peralatan dan sumber daya manusia
yang terampil masih menjadi sebuah permasalahan. Hal ini menjadi penting karena
jika salah satu dari hal tersebut tidak tersedia dengan cukup, maka yang lainnya juga
turut berpengaruh. Misalnya, walaupun hardware dan software tersedia, tapi tidak ada
tenaga yang mampu mengoperasikan dan melakukan maintenance peralatan, maka
lama kelamaan perangkat-perangkat tersebut akan rusak dan tentu saja merupakan
sebuah kesia - siaan dalam penyediaannya.
Di tingkat pengguna informasi, dalam hal ini pada level top management
atau pihak lain yang terkait, belum mengoptimalkan penggunaan data untuk
pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari banyak informasi yang hanya “sekadar
tahu” saja, tapi tidak ditindaklanjuti dengan feed back yang sesuai. Akibatnya, banyak kasus-kasus penyakit yang terlambat untuk tertangani karena lagi-lagi, dengan alasan minimnya informasi yang masuk. Padahal, bisa saja informasi tersebut sudah masuk tetapi tidak ditanggapi secara serius.
Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, maka hal pertama
yang dilakukan adalah memperjelas setiap tujuan penggunaan informasi. Informasi
yang ada semestinya digunakan untuk menganalisis situasi, melakukan perencanaan,
membuat alternatif solusi, hingga pelaksanaan dan evaluasi program. Dengan
demikian, pengambilan data dapat lebih akurat karena sesuai dengan apa yang ingin
dicari diketahui. Penyediaan data berbasis otomasi (komputerisasi) juga perlu
ditingkatkan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pengolahan, analisis,
serta diseminasi data. Akan tetapi, hal ini juga harus dibarengi dengan dana yang
cukup untuk penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta untuk
mengadakan pelatihan bagi para tenaga kesehatan. Hal lain yang tidak kalah
pentingnya adalah menguatkan komitmen semua pihak yang terkait untuk melakukan
perubahan sistem dalam penyediaan informasi, serta terus melakukan koordinasi,
tidak hanya oleh institusi pemerintah saja, tetapi juga pihak swasta, serta institusi institusi lain, termasuk para akademisi kesehatan.
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu program
prioritas yang menjadi strategi Departemen Kesehatan dalam rangka mendapatkan
data yang evidence base. Sebagai dasar untuk membentuk Sistem informasi kesehatan
di kabupaten adalah dengan adanya pedoman teknis pengorganisasian Dinas
Kesehatan Daerah sesuai surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 267/Menkes/SK/III/2008.
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana tersebut digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penataan organisasi Dinas Kesehatan Daerah. Dalam keputusan ini juga ditegaskan bahwa “Untuk tugas-tugas yang tidak dapat ditampung dalam organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, seyogyanya dapat ditampung dalam organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, seperti urusan data dan informasi, urusan promosi kesehatan dan lain lain”.
PERKEMBANGAN, MASALAH DAN KECENDRUNGAN PENGEMBANGAN SIK
Pada dasarnya Sistem Informasi Kesehatan tidak bergantung kepada penggunaan teknologi komputer. Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi komputer dalam implementasinya disebut sebagai Sistem Informasi Berbasis Komputer (Computer Based Information System). Pada perkembangan selanjutnya,yang dimaksudkan dengan Sistem Informasi adalah sistem informasi yang berbasis komputer. Perkembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Bekasi yang berbasis komputer dimulai pada tahun 2000’an. Pada awal tahun 2000,an belum banyak puskesmas yang memanfaatkan teknologi informasi dan pada perkembangannya hampir seluruh puskesmas sudah memakai sistem informasi yang memanfaatkan Teknologi Komputer.
Sistem Informasi Kesehatan yang ada saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Masing-masing program memiliki sistem informasi sendiri yang belum
terintegrasi. Sehingga bila diperlukan informasi yang menyeluruh diperlukan
waktu yang cukup lama.
2. Terbatasnya perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) di
berbagai jenjang.
3. Terbatasnya kemampuan dan kemauan sumber daya manusia untuk mengelola
dan mengembangkan sistem informasi
4. Masih belum membudayanya pengambilan keputusan berdasarkan
data/informasi.
5. Belum adanya sistem pengembangan karir bagi pengelola sistem informasi,
sehingga seringkali timbul keengganan bagi petugas untuk memasuki atau
dipromosikan menjadi pengelola sistem informasi.
6. Pemanfaatan data dan informasi kesehatan oleh masyarakat kurang
berkembang
7. Dana untuk pengembangan Sistem Informasi Kesehatan terbatas
8. Pemanfaatan Teknologi Informatika belum optimal
Seiring dengan perjalanan waktu,Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di
Kabupaten Bekasi cenderung meningkat dalam rangka mengatasi permasalahan yang
ada serta salah satu program prioritas untuk mendapatkan data yang evidence base, ini
terlihat dari adanya kegiatan- kegiatan dan program-program seperti:
• Pengintegrasian informasi dengan salah satu cara berupa pembagian tugas dan
pemberian tanggung jawab
• Penyusunan Pedoman Pembuatan Profil Kesehatan
• Pelatihan Pengelolaan Data berbasis Komputer Dinkes Kab. Bekasi.
• Penerapan Pelaporan Terpadu ( walau belum dimaksimalkan)
• Peneraapan pelaporan satu pintu
• Penyediaan Software SP3 Dan Perangkat Komputer Pada Puskesmas
• Penyediaan Jaringan Koneksi Internet Di Puskesmas dan Dinkes Kabupaten
Bekasi
• Penyediaan Jaringan Lan Di Puskesmas dan Dinkes Kabupaten Bekasi
• Pertemuan Rutin Petugas SP3 Puskesmas,dalam rangka Evaluasi dan
Peningkatan Kinerja SP3
• Pelatihan dan Bintek Petugas SP3 Puskesmas
• Penyediaan Aplikasi dan software untuk Puskesmas
PRINSIP DASAR, VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SIK
Berikut ini adalah prinsip dasar pengembangan SIK:
1. Perlunya di ketahui dengan benar pengguna data informasi yang akan
dihasilkan.
2. Perlunya di identifikasi dengan tepat perilaku pengguna data yang berkaitan
dengan pemakai informasi. Terutama proses pengambilan keputusan dalam
manajemen kesehatan. (baik manajemen pasien/klien, manajemen unit,
maupun manajemen sistem kesehatan.)
3. Perlunya di identifikasi dan disusun kebutuhan informasi dari para pengguna
data berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukannya
4. Perlunya dipertimbangkan untuk memulai pengembangan manajemen SIK
secara bertahap dimulai dari menyediakan informasi untuk memenuhi
kebutuhan minimal . untuk itu perlu dicapai kesepakatan antara pengelola SIK
dengan pemakai informasi tentang kebutuhan informasi yang minimal.
5. Perlunya di perhatikan keterpaduan dalam pencatatan dan pelaporan data dapat
dijamin.
Visi SIK :
“ SISTEM INFORMASI KESEHATAN KABUPATEN BEKASI PASTI
HANDAL TAHUN 2010 “
Misi SIK :
1. MENGEMBANGKAN PENGELOLAAN DATA (PENGUMPULAN,
PENYIMPANAN, PENGOLAHAN & ANALISIS)
2. MENGEMBANGKAN PENGEMASAN DATA DAN INFORMASI (BANK
DATA, PROFIL KES, INFO.KHUSUS)
3. MENGEMBANGKAN JARINGAN KERJASAMA (KEMITRAAN)
DALAM PENGELOLAAN DATA & INFOKES MENGEMBANGKAN
PENDAYAGUNAAN DATA & INFOKES
4. MENGEMBANGKAN PENDAYAGUNAAN DATA DAN INFORMASI
KESEHATAN.
TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN SIK
4.1 Tujuan
Sistem Informasi Kesehatan bertujuan untuk memudahkan pekerjaan di tingkat
Puskesmas dan Dinas Kesehatan dari output yang dihasilkan di dapatkan data yang
evidence base.
4.2 Sasaran
1. Sumber Daya ( Pengelola sistem informasi )
2. Tehnologi informasi
3. Sistem Informasi
4. Data dan Informasi
5. Manajemen
6. Pelaporan
7. Dana
4.3 Strategi :
1. Integrasi sub sistem informasi kesehatan yang ada
2. Penyelenggaraan pengumpulan dan pemanfatan bersama ( sharing ) data dan
informasi dan informasi terintegrasi
3. Fasilitas pengembangan sistem informasi kesehatan
4. Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen
5. Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat
6. Pengembangan teknologi dan sumber daya informasi.
4.4 Langkah-langkah pengembangan SIK
1. Identifikasi dan telaah manjemen kesehatan
a. Mengenali manajer manajer kesehatandan telaah praktek2 manajemanyang
mereka lakukan.
b. Analisis fungsi manajemen sistem kesehatan terutama yang di lakukan di
Puskesmas, dan Dinas Kesehatan
2. Identifikasi kebutuhan informasi dan penetapan indikator
Dengan telah diketahuinya kebutuhan prioritas, fungsi2 manajemen, maka
berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi
3. Penetapan kebutuhan data dan pencatatan serta pelaporannya,
Penetapan kebutuhan data dengan cara pengumpulan data data yang di peroleh
dari :
a. Pencatatan dan pelaporan rutin puskesmas
b. Cara pengumpulan data yang sewaktu waktu terutama dari masyarakat
seperti survey2.
4. Rekrument Tenaga khusus pengelola SIK
Tenaga khusus pengelola SIK sangat penting karena hal tersebut sampai saat
ini masih merupakan kendala2. Selama ini memang tugas pencatatan di
lakukan oleh petugas kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, sanitarian, dan
petugas administrasi lainnya. Tetapi untuk prioritas selanjutnya yaitu
pengolahan data dan pembuatan laporan sebaiknya ada petugas khusus.
Tenaga yang di perlukan untuk SIK adalah :
a. Perekam medik
b. Untuk statistik
c. Petugas yang bisa komputer
d. Petugas epidemiologi
5. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak Komputer
Pengadaan perangkat bukanlah sesuatu yang wajib, karena selain tersedianya
dana yang cukup , juga terdapat faktor lain yang perlu di pertimbangkan yaitu:
a. Kerumitan analisis
b. Berfungsinya sistem yang ada
c. Volume data yang diolah
d. Tenaga pengelola khusus komputer
Jika keputusan telah diambil untuk pengadaan komputer hal yang perlu di
perhatikan adalah :
a. Komputer
b. Tenaga listrik
c. Printer
d. Jaringan
e. Modem
f. Penyimpanan cadangan data
6. Pengumpulan Data Dasar Puskesmas
Pengumpulan data dasar puskesmas dilakukan dengan menggunakan Kartu
Rekam Keluarga atau Family Folder.
Tujuannya untuk membuat pangkalan data di puskesmas yang benar, data
tentang keluarga yang ada diwilayah pelayanan puskesmas.
7. Pelatihan Pejabat Fungsional Pengelola SIK
a. Pelatihan Dasar
b. Pelatihan bagaimana mengelola data,khususnya tentang pengolahan
data,analisa,pengemasan informasi dan penyajiannya.
8. Pembuatan Pangkalan Data
Pangkalan Data adalah : Kumpulan data yang dihimpun atau cara-cara tertentu
sehingga memudahkan dalam proses menemukan kembali data yang di
perlukan.
9. Penetapan dan Pemberlakukan Peraturan Perundang-undangan.
Untuk menjamin penggunaan yang optimum terhadap sumber-sumber daya
yang ada dalam mendukung proses menghasilkan informasi.
10. Operasionalisasi SIK dan Pengembangannya
Apabila peraturan per undang2 an yang di perlukan telah dibuat dan di
berlakukan, maka SIK pun telah dapat berjalan. Telah dapat melaksanakan
pengolahan data, analisis data, pengembangan informasi dan pengkajian
informasi.
DUKUNGAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SIK
Pelaksanaan dalam pengembangan suatu Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Adapun dukungan pelaksanaan pengembangan SIK dapat dilaksanakan dengan menitikberatkan pada subbab berikut:
5.1 Kebutuhan Sumber Daya
Sistem informasi dapat berfungsi untuk memudahkan pekerjaan untuk semuanya dan
output yang dihasilkan didapatkan data yang evidence base, untuk mendapatkan data
yang evidence base dibutuhkan sumber daya yang cukup yaitu :
1. Sumber daya manusia, SIK tidak akan berjalan optimal apabila sumber daya
manusianya kurang. Sumber daya manusia yang kurang baik kualitas maupun
kuantitas akan menghambat jalannya sistem informasi kesehatan. Apabila
kualitas manusia atau sumber dayanya kurang maka sistem tidak akan berjalan
dan tidak akan berfungsi. Sehingga SIK harus di dukung oleh sumber daya
manusia manusia yang menguasai atau mempunyai kemampuan dan
ketrampilan di bidang tehnologi informasi. Apabila kuantitas sumber daya
manusia kurang maka sistem informasi akan berjalan lambat dan hasilnya
akan kurang maksimal juga. Tenaga pengelola SIK sangat penting dan sampai
saat ini masih menjadi kendala. Kebanyakan masih merangkap dengan tugas
fungsionalnya masing masing sehingga kurang fokus terhadap tugas sebagai
pengelola SIK. Selanjutnya Petugas Pengelola SIK sebaiknya ada petugas
khusus yang mempunyai jabatan fungional khusus pengelola SIK sehingga
pekerjaannya menjadi terfokus atau merekrut tenaga khusus lagi seperti :
Tenaga rekam medik, statistik, pranata komputer, epidemiologi.
2. Sumber daya teknologi (sarana dan prasarana), apabila sumber daya teknologi
informatika kurang atau tidak ada maka akan menghambat Jalannya Sistem
Informasi. Sistem tidak akan berfungsi dan tidak akan menghasilkan data yang
jelas,nyata, relevan dan lengkap dan tepat atau data yang evidence base.
Untuk itu diperlukan sumber daya teknologi informasi dan sistem yang tidak
ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan jaman.
3. Sumber daya finansial. Untuk menunjang jalannya sistem informasi yang
optimal diperlukan dukungan sumber daya finansial atau dana yang cukup.
Sehingga manusia dan tehnologinya akan berjalan optimal dan sesuai dengan
yang diharapkan.
4. Kebijakan dan perencanaan. Kebijakan dan perencanaan yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang tertuang dalam perencanaan
Sistem Informasi Kesehatan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan.
5.2 Pengorganisasian dan penggerakkan pelaksanaan
Pengorganisasian Sistem Informasi Kesehatan kabupaten, bukanlah sistem yang
berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem kesehatan di Indonesia, dan juga
merupakan bagian dari sistem kesehatan propinsi. Di setiap tingkat, sistem informasi
kesehatan merupakan jaringan yang memiliki pusat jaringandan anggota jaringan.
Data-Data Program Kesehatan belum terintegrasi dengan baik,baik dari tingkat
Puskesmas sampai dengan provinsi,untuk proses pengintegrasian tersebut dimasingmasing
tingkatan perlu dikembangkan Gudang Data/Bank data, yang mempunyai
kodefikasi/indetifikasi database yang sama, sehingga mudah diakses oleh siapa saja.
Untuk mendukung penggunaan yang optimal terhadap sumber daya yang ada, halhal
yang di perlukan adalah :
a. Aturan untuk manajemen SIK secara menyeluruh
b. Standar untuk pengumpulan data
Yang bertanggung jawab di setiap tingkat institusi adalah struktur organisasi
masing masing tingkatan, seperti tingkat pusat adalah struktur organisasi tingkat
Departemen Kesehatan, dan di tingkat kabupaten adalah struktur organisasi tingkat
kabupaten.
Berikut adalah bagan dari pengorganisasian dari System Informasi Kesehatan
mulai tingkat pusat sampai tingkta Puskesmas.
YANMED
BINKESMAS
PPM-PL
Bank
Data
ALUR KOMUNIKASI DATA
ERA deSENTRALISASI
- Info Eksekutif
Surveilans
Dinkes Penyakit
Kab/Kota
(Bankdata)
RS
Pusk
UKP
Swasta
UPT
Dinkes Prop
(bankdata)
UPT
- Indikator SPM + IS2010
- Data Sumber Daya
- Data Profil Kes Kab
RS PR
Jaringan Pusat
Jaringan Prop
Jaringan Kab
UKP
Swasta
UPT
LSM
Org
Profesi
YANFAR
BALITBANG
BPSDM
SETJEN
ITJEN
INST-LAIN
5.3 Pengawasan, pengendalian dan penilaian pengembangan SIK
Pengawasan , pengendalian dan penilaian pengembangan SIK, dapat terlihat
pada pembuatan Profil Kesehatan, karena dengan Sistim Informasi Kesehatan yang di
kembangkan di setiap tingkat dan di setiap unit, akan menyimpan data ,yang kita
sebut dengan Bank Data, dimana data2 tersebut bisa di olah dan dianalisa menjadi
Profil kesehatan. Profil kesehatan dapat digunakan sebagai sarana memantau dan
mengevaluasi pencapaian Kabupaten Sehat.
Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara terpadu kepada
masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi harus mengembangkan Sistem
Informasi Kesehatan dengan Berbasis Komputer dan secara Online. Dengan Sistem
Informasi Kesehatan ini, maka koordinasi, proses pangambilan keputusan, prosespenanganan masalah, peningkatan kinerja petugas kesehatan, dan data kesehatan
dapat diperoleh secara akurat dan real time. Perkembangan teknologi informasi yang
sangat cepat harus di ikuti dan di kuasai oleh seluruh jajaran pemerintahan di
Kabupaten Bekasi. Karena apabila tidak maka akan jauh ketinggalan dengan bidang
dan sektor-sektor lain dan mungkin akan tenggelam di telan kemajuan teknologi
informatika. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kesehatan
merupakan sebuah sarana sebagai penunjang pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan yang efektif akan memberikan
dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di semua jenjang, bahkan di
puskesmas atau rumah sakit kecil sekalipun. Bukan hanya data, namun juga akan ada
informasi yang lengkap, tepat, akurat, dan cepat dengan adanya sistem informasi
kesehatan yang tertata dan terlaksana dengan baik
BUKA JM BRAPA